Nama Nanda muncul dalam materi unggahan yang disampaikan kepada redaksi terkait dugaan pengumpulan BBM bersubsidi. Namun, unggahan tersebut merujuk pada SPBU di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, bukan SPBU 14.275.555 Muaro Kalaban. Sampai terdapat bukti yang menghubungkan keduanya, redaksi tidak dapat menyatakan bahwa Nanda melakukan kegiatan yang dituduhkan di Muaro Kalaban. Verifikasi lokasi, waktu kejadian, identitas pihak terkait, dan bukti transaksi merupakan langkah mendasar agar investigasi tidak salah sasaran.
Istilah “kebal hukum” menjadi pertanyaan serius apabila masyarakat merasa suatu dugaan pelanggaran tidak memperoleh penanganan yang jelas. Akan tetapi, istilah tersebut tidak boleh dijadikan vonis terhadap Nanda, pengelola SPBU, ataupun aparat kepolisian tanpa bukti. Hal yang perlu diungkap ialah apakah pernah ada laporan resmi mengenai dugaan penyimpangan di SPBU 14.275.555 Muaro Kalaban, apakah laporan tersebut diperiksa, dan apa hasilnya. Jika tidak ada laporan atau bukti yang memenuhi syarat, kondisi itu juga perlu dijelaskan secara terbuka agar kecurigaan tidak berkembang menjadi tuduhan yang keliru.
Kepada Kapolsek setempat dan Kapolres Sawahlunto, pertanyaan publiknya tegas: bagaimana pengawasan terhadap dugaan penyimpangan BBM bersubsidi di kawasan Muaro Kalaban? Apakah terdapat pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti? Jika ada, kapan pemeriksaan dilakukan dan apa hasil yang dapat disampaikan kepada publik? Kedekatan geografis SPBU dengan kantor kepolisian, apabila terkonfirmasi, tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa aparat mengetahui atau membiarkan pelanggaran. Namun, transparansi mengenai mekanisme pengawasan dan tindak lanjut laporan merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Pertamina juga perlu memberikan penjelasan mengenai pengawasan penyaluran BBM di SPBU 14.275.555 Muaro Kalaban. Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian transaksi dengan ketentuan, pencatatan penjualan, pola pembelian berulang, dan tindak lanjut apabila ditemukan ketidakwajaran. Jika telah dilakukan pemeriksaan, hasil yang dapat dibuka kepada publik perlu dijelaskan. Apabila belum ada temuan, pernyataan resmi berbasis pemeriksaan dapat membantu meluruskan informasi. Yang dibutuhkan bukan sekadar bantahan atau tudingan, melainkan keterangan yang dapat diuji.
Secara hukum, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, menjadi salah satu landasan untuk menilai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pasal 55 UU Migas mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Penerapannya harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan bukti yang sah. Karena itu, dugaan pelangsiran atau penyimpangan distribusi di SPBU 14.275.555 Muaro Kalaban harus diperiksa berdasarkan fakta, bukan semata-mata berdasarkan nama seseorang atau informasi yang beredar di media sosial.
Apabila unsur Pasal 55 UU Migas terbukti terpenuhi, ancaman pidananya adalah penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Ancaman tersebut menegaskan keseriusan penyalahgunaan BBM bersubsidi, tetapi bukan dasar untuk menyatakan Nanda atau pihak lain bersalah sebelum proses hukum membuktikannya. Penyidik perlu memeriksa asal BBM, transaksi, tujuan pengangkutan atau penjualan, serta peran setiap pihak. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana lain, penentuan pasal harus mengikuti fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Publik juga patut mempertanyakan bagaimana pengawasan dilakukan apabila kelak ditemukan bukti pembelian berulang yang tidak wajar atau penyaluran yang menyimpang. Apakah data transaksi tersedia? Apakah rekaman CCTV dan catatan distribusi dapat diperiksa? Apakah pengelola SPBU dan pihak terkait telah dimintai keterangan? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bagian dari kontrol publik yang sah. Namun, klaim mengenai volume BBM, keuntungan, gudang penimbunan, atau dugaan keterlibatan aparat tidak boleh dipublikasikan sebagai fakta sebelum terverifikasi. Investigasi harus mengejar bukti, bukan membangun kesimpulan terlebih dahulu.
Redaksi menegaskan bahwa materi yang tersedia saat ini belum membuktikan keterlibatan Nanda dalam dugaan penyimpangan di SPBU 14.275.555 Muaro Kalaban, belum membuktikan adanya praktik kebal hukum, dan belum membuktikan pembiaran oleh kepolisian. Karena itu, fokus investigasi diarahkan pada pertanyaan yang dapat dijawab melalui data: apakah ada laporan, apakah pemeriksaan dilakukan, apakah ditemukan pelanggaran, dan bagaimana tindak lanjutnya? Jika bukti menunjukkan adanya pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Jika tuduhan tidak terbukti, informasi yang keliru harus diluruskan. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum, tetapi tidak boleh pula ada pihak yang dihakimi tanpa bukti.
Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) mengenai hak jawab dan Pasal 5 ayat (3) mengenai hak koreksi, redaksi membuka ruang bagi Nanda, pengelola SPBU 14.275.555 Muaro Kalaban, Pertamina, Kapolsek setempat, Kapolres Sawahlunto, dan instansi terkait untuk menyampaikan penjelasan, bantahan, serta dokumen pendukung. Klarifikasi akan diverifikasi dan diberitakan secara berimbang. Masyarakat berhak memperoleh jawaban mengenai pengawasan BBM bersubsidi, sementara setiap pihak berhak mendapatkan pemberitaan yang akurat dan adil. Pertanyaan tentang dugaan “kebal hukum” tidak boleh dijawab dengan diam, tetapi harus dijawab melalui fakta, transparansi, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
TIM