KOTO TANGAH, PADANG -- Dugaan ketidakberesan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan pengerukan sungai di RT 01 RW 01, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas distribusi dan pengawasan proyek yang disebut dikerjakan PT Nindya Karya. Sebuah mobil tangki industri berwarna biru bertuliskan PT Sinar Persada Andalas (SAP) terpantau berada di kawasan tersebut pada 27 Oktober dan 8 November 2026. Kendaraan itu diduga membawa sekitar 5.000 liter solar. Siapa pemasok resmi BBM, siapa pemiliknya, siapa penerimanya, dan atas dasar hubungan usaha apa pasokan tersebut masuk ke lokasi proyek?
Nama PT Nindya Karya menjadi perhatian karena disebut sebagai pelaksana pekerjaan pengerukan sungai, sedangkan PT SAP muncul melalui identitas perusahaan pada badan mobil tangki. Keduanya perlu memberikan penjelasan mengenai hubungan pengadaan BBM tersebut. Apakah PT SAP tercatat sebagai pemasok resmi? Adakah kontrak atau pesanan pengadaan? Siapa yang membiayai, menerima, dan mencatat penggunaan solar? Selain itu, identitas instansi pemilik pekerjaan atau pemberi kontrak juga perlu dibuka agar tanggung jawab pengawasan tidak menjadi kabur.
Persoalan semakin menarik setelah sopir mobil tangki mengaku hanya bertugas mengemudikan kendaraan dan menyebut solar tersebut milik seseorang berinisial DS, yang menurut pengakuannya merupakan oknum anggota TNI AD bertugas di lingkungan Korem. Sopir bahkan mengarahkan awak media untuk menghubungi DS. Keterangan ini harus ditindaklanjuti melalui klarifikasi langsung guna memastikan status kepemilikan BBM, hubungan DS dengan pemasok, serta kemungkinan keterlibatannya dalam pengadaan atau distribusi. Penyebutan tersebut masih berupa keterangan sopir dan bukan bukti bahwa DS melakukan pelanggaran.
Sorotan lain tertuju kepada pengawas proyek. Berdasarkan keterangan awak media, ketika diminta memperlihatkan dokumen terkait solar, dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan saat konfirmasi berlangsung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai surat jalan, bukti pembelian, asal-usul BBM, identitas pengangkut, serta administrasi penerimaan di lokasi pengerukan. Volume sekitar 5.000 liter juga perlu dicocokkan dengan kebutuhan alat berat, frekuensi pengiriman, catatan pemakaian, dan pembayaran. Ketidakmampuan menunjukkan dokumen pada satu kesempatan belum membuktikan BBM ilegal, tetapi menjadi alasan kuat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Dari aspek hukum, persoalan ini perlu diuji berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 23 mengatur perizinan usaha hilir migas, sedangkan Pasal 53 mengatur ancaman pidana atas kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin yang dipersyaratkan. Pengangkutan tanpa izin dapat diancam maksimal empat tahun penjara dan denda Rp40 miliar. Jika terbukti BBM tersebut merupakan BBM bersubsidi atau BBM yang mendapat penugasan pemerintah dan terjadi penyalahgunaan pengangkutan atau niaga, Pasal 55 juga perlu diuji dengan ancaman maksimal enam tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Namun, jenis solar dalam peristiwa ini belum terverifikasi sebagai BBM subsidi sehingga unsur pelanggaran harus dibuktikan terlebih dahulu.
Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang perlu menelusuri asal BBM, legalitas PT SAP, dokumen kendaraan, pihak yang membiayai dan menerima solar, serta keterkaitannya dengan operasional proyek PT Nindya Karya. BPH Migas dan instansi energi terkait juga dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan. Apabila DS benar merupakan personel TNI AD sebagaimana disebut sopir, pihak Korem perlu memberikan klarifikasi melalui mekanisme yang berlaku. PT Nindya Karya, PT SAP, pengawas proyek, dan instansi pemilik pekerjaan juga perlu menjawab pertanyaan publik. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada sopir apabila terdapat pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam rantai pasok.
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidakjelasan pasokan BBM tersebut masih membutuhkan verifikasi dan keterangan resmi. Pemberitaan ini tidak menyimpulkan pihak mana pun telah melakukan tindak pidana. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5, serta Pasal 1, 2, 3, 10, dan 11 Kode Etik Jurnalistik, akurasi, keberimbangan, asas praduga tak bersalah, hak jawab, dan hak koreksi wajib dihormati. PT SAP, PT Nindya Karya, DS, pihak Korem, pengawas proyek, serta instansi pemilik pekerjaan berhak menyampaikan penjelasan. Namun, kepentingan publik menuntut jawaban yang transparan: solar 5.000 liter itu berasal dari mana, siapa yang menguasainya, mengapa dokumennya tidak dapat diperlihatkan saat konfirmasi, dan siapa yang bertanggung jawab mengawasi penggunaannya? Dokumen harus dibuka, rantai pasok harus diperiksa, dan setiap pihak harus mempertanggungjawabkan perannya berdasarkan fakta serta hukum.
TIM INVESTIGASI